Menuju Indonesia Bebas Narkoba: Bongkar dan Putuskan Rantai Peredarannya (2)

Laporan Kanis Jehola

BAHAYA narkoba saat ini tidak bisa dianggap sebagai masalah sepele. Makin hari makin banyak warga bangsa ini yang menjadi pecandu narkoba. Masalah ini tidak lagi hanya menjadi masalah bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Tapi kini sudah menyebar sampai ke semua kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan telah sampai di tingkat rumah tangga.
Dana yang dihabiskan untuk mengurus masalah ini pun terus bertambah. Itu sebabnya Sekretaris BNN, Bambi Abimayu ketika menjadi moderator dalam diskusi panel Forum Silaturahmi Media Massa Anti Narkoba di Puri Saron Hotel, Seminyak, Kuta-Bali, Senin (5/10/2009), menyatakan bahaya narkoba merupakan salah satu musuh besar bangsa ini. Karena itu, kita semua, termasuk pers, harus bersama-sama memeranginya.
Mengapa bahaya narkoba menjadi musuh besar bangsa? Bambi Abimayu tentu punya alasan. Narkoba ternyata tak hanya menyebabkan 40 orang meninggal secara sia-sia setiap harinya atau 15.000 orang pertahun. Tapi peredaran barang haram yang kian gencar dan marak ini telah membuat bangsa ini mengalami kerugian ekonomi yang begitu besar. Setiap tahun nilai kerugian yang harus ditanggung bangsa ini akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus melonjak.
Berdasarkan Laporan Survai Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba Tahun 2008 yang dilakukan BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI, kerugian biaya ekonomi akibat narkoba pada tahun 2008 mencapai Rp 32,4 triliun. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan angka kerugian akibat narkoba pada tahun 2008 mencapai Rp 39 triliun. Kerugian tersebut termasuk kerugian pribadi sebesar Rp 34,8 triliun dan kerugian sosial yang diderita negara sebesar Rp 4,6 triliun.
Masih menurut hasil studi BNN dan UI, angka kerugian akibat narkoba pada tahun 2013 (dengan prediksi tingkat inflasi sebesar enam persen) diperkirakan akan melonjak hampir dua kali lipat, yakni Rp 57 triliun. PPATK malah memprediksi, kerugian ekonomi akibat narkoba pada 2013 mendatang bisa menyentuh angka Rp 60 triliun. Jika penanganan dan penanggulangan masalah ini tidak ditangani secara serius, maka potensi kerugian ekonomi yang terjadi akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan.
Guna mencegah berkembangnya masalah narkoba dan mewujudkan cita-cita Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015, BNN kini tidak hanya melakukan kebijakan dengan pendekatan berbasis media massa.
Saat ini BNN telah membangun sebuah strategi berupa memperluas jaringan komunikasi yang berbasis masyarakat. BNN juga merangkul serta melakukan kerja sama dengan elemen-elemen lain yang dinilai potensial dalam melaksanakan P4GN ini. Kerja sama dengan elemen-elemen lain itu dilakukan dengan membangun jaringan berbasis keluarga, berbasis sekolah, berbasis tempat kerja, berbasis institusi, berbasis organisasi dan berbasis masyarakat. Juga menggelar lomba kampung bebas narkoba di Surabaya Jawa Timur. Sedikitnya 200 kampung ikut dalam lomba ini.
Upaya nyata lainnya yang telah dilakukan BNN saat ini ialah dengan menggandeng pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar dan memutus rantai peredaran narkoba di tanah air. Berbagai operasi telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri. Meski diakui bahwa tindakan tegas itu tak serta merta menurunkan angka kasus narkoba di Indonesia.
***
SELAIN operasi yang tak kenal lelah, bersama dengan negara ASEAN lainnya melalui gerakan Drug Free ASEAN (ASEAN Bebas Narkoba 2015) , Indonesia telah mengikrarkan diri untuk bebas dari narkoba pada tahun 2015. Ikrar itu telah dideklarasikan dalam rapat pejabat tingkat tinggi ASEAN untuk Narkoba pada 1-2 Agustus 2006 di Chiang Mai Thailand.
Ikrar bebas narkoba itu bukan hanya sebuah slogan tanpa aksi. Karena masalah narkoba juga berkaitan dengan jaringan internasional/antarnegara, maka pihak BNN juga telah melakukan upaya kerja sama dengan negara lain. Implementasinya, baru-baru ini BNN telah mensponsori pertemuan dengan para Kepala Badan Penegak Hukum Anti Narkoba se Asia dan Pasifik (Heads of National Drugs Law Enforcement Agencies Asia And The Pasific/Honlap) di Hotel Kartika Discovery, Kuta-Bali, 6-9 Oktober 2009. Honlap merupakan forum pertemuan yang bertujuan untuk saling menukar informasi serta memajukan kerja sama penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkoba di kawasan Asia dan Pasifik.
Dalam pertemuan empat hari yang dihadiri delegasi 21 negara dengan tiga organisasi internasional (dari 53 negara anggota, sembilan negara asosiasi dan sejumlah negara peninjau dan organisasi internasional), dilaksanakan diskusi kelompok kerja dengan tiga tema utama, yakni tren perdagangan narkotika di kawasan Asia dan Pasifik, upaya memberantas produksi narkotika jenis amphetamine-type stimulantas (ATS), dan upaya menghilangkan keuntungan perdagangan narkotika.
Diskusi tiga tim itu bermuara pada kesimpulan dan rekomendasi, antara lain pentingnya peningkatan kerja sama antarnegara di kawasan Asia dan Pasifik, serta penyelarasan prosedur standar operasi yang terkait dengan pemberantasan pergerakan narkotika yang melintasi batas negara.
Rekomendasi lain yang dihasilkan adalah peningkatan pertukaran informasi antarnegara dan perhatian khusus terhadap sindikasi pengedar narkotika yang berasal dari kawasan Afrika Barat. Sindikasi asal Afrika Barat ini beroperasi melintasi batas negara sehingga untuk menanganinya diperlukan kerja sama, pertukaran data, dan komunikasi yang intensif antaraparat penegak hukum anti narkotika dari tiap negara di kawasan Asia dan Pasifik.
Terkait upaya meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan produksi gelap ATS, negara-negara se Asia dan Pasifik sepakat untuk memperketat upaya pengawasan prekursor, mengantisipasi peningkatan penyitaan prekursor dan cara penanganannya. Sedangkan untuk menghilangkan keuntungan dari perdagangan gelap narkoba, disepakati untuk meningkatkan legislasi dan regulasi terkait perampasan aset tanpa adanya tuntutan pidana. (bersambung)