Bantuan Luar Negeri Ibarat Buah Simalakama

KEDATANGAN Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer ke Kupang hari Selasa, 9 September 2008, membawa khabar sukacita bagi seluruh masyarakat NTT. Khabar sukacita itu setidaknya menyangkut dua hal. Pertama, NTT mendapat bantuan dana senilai Rp 58 miliar dari total dana senilai Rp 22 triliun untuk pembangunan di berbagai sektor di Indonesia selama lima tahun ke depan. Kedua, adanya rencana melakukan patroli bersama-sama secara rutin antara Pemerintah Indonesia dan Australia di perairan perbatasan Indonesia-Australia guna mengatasi kasus-kasus illegal fishing yang belakangan ini marak terjadi di perairan Indonesia- Australia.
Khusus mengenai bantuan dana senilai Rp 58 miliar, kita pantas bersyukur kepada pemerintah Australia. Dengan adanya alokasi dana itu, setidaknya dapat membantu meringankan beban pemerintah di daerah ini dalam mengatasi berbagai kesulitan dana menangani masalah di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan infrastruktur.
Tapi, ditinjau dari aspek politik luar negeri, bantuan yang diberikan itu sebetulnya tidak pantas untuk terlalu dibanggakan.Bantuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain, terutama dari negara maju kepada negara miskin atau berkembang pada galibnya bukannya diberikan begitu saja. Sejarah mencatat, setelah perang dunia II, pemberian bantuan dari negara maju kepada negara miskin dan berkembang itu sudah menjadi bagian dari politik luar negeri negara-negara maju. Dan, pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang atau miskin itu bersifat universal.
Bantuan yang diberikan dari negara maju kepada negara berkembang itu setidaknya dikelompokkan atas empat bagian, yakni bantuan politik, militer, ekonomi dan teknik. Pemberian berbagai bantuan dari negara maju kepada negara berkembang itu semuanya dalam rangka percaturan politik internasional negara itu dan dalam rangka terjadinya keseimbangan kekuasaan (balance of power) dari negara pemberi bantuan itu.
Itu sebabnya, dalam berbagai aksi yang dilakukan di Jakarta, baik oleh para politisi, para ekonom maupun para mahasiswa, mereka sering berteriak dan mendesak pemerintah di negeri ini untuk segera menghentikan bantuan atau pinjaman luar negeri. Sebab, pemberian bantuan dan pinjaman luar negeri itu, selain menambah beban utang dalam negeri, juga dapat menumbuhkan rasa ketergantungan yang besar kepada negara maju. Dan, dari sisi politis kita akan selalu berada pada posisi yang lemah karena bargaining position kita dengan negara pemberi bantuan tentu akan sangat lemah.
Tapi itulah kita, Indonesia dan NTT. Bantuan ini menjadi masalah yang sangat dilematis. Ibarat buah simalakama. Jika pemerintah kita tidak menerima bantuan, mau mengambil uang darimana untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor di daerah ini. Fakta menunjukkan, banyak pengusaha kecil di daerah ini yang berteriak tidak bisa memulai dan mengembangkan usahanya karena ketiadaan bantuan dana dari pemerintah. Banyak SKPD yang tidak bisa melaksanakan semua program kerjanya karena ketiadaan dana. Itu pertanda, ketergantungan akan adanya bantuan dana dari pemerintah itu masih begitu tinggi. Di sisi lain, menerima bantuan dana pun tidak mendidik. Selain menumbuhkan rasa ketergantungan pada bantuan itu sendiri, juga membuat posisi kita makin lemah.
Namun, ada sisi positif lain yang bisa kita ambil dari kedatangan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer ke Kupang (NTT) ini. Rencana melakukan patroli bersama-sama secara rutin antara Pemerintah Indonesia dan Australia di perairan perbatasan Indonesia-Australia dalam rangka mengatasi kasus-kasus illegal fishing yang belakangan ini marak terjadi di perairan itu merupakan suatu langkah maju yang patut disambut dengan baik.
Semua tahu, masalah penangkapan ikan secara ilegal ini merupakan salah satu masalah serius yang sering terjadi antara pemerintah Indonesia, khususnya NTT dengan Pemerintah Australia selama ini. Selama ini banyak nelayan dari Pulau Rote (NTT) yang terpaksa ditangkap, dihukum dan dijebloskan ke dalam bui di Darwin karena masalah yang satu ini. Kita berharap, rencana melakukan patroli bersama ini hendaknya menjadi komitmen bersama dalam melaksanakannya. Dan, buah dari komitmen itu agar masalah yang ditemukan dalam patroli bersama itu diselesaikan secara bersama-sama pula.***