Bangun RSUD dekat kuburan, mahasiswa demo

KEFAMENANU, PK -- Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kamis (21/2/2008) siang. Mereka memrotes karena pemerintah setempat membangun sebuah rumah sakit umum Daerah (RSUD) modern senilai Rp 40 miliar dekat tempat pemakaman umum (TPU) dan di atas lahan milik oknum pejabat.
Aksi demonstrasi damai ini dipimpin Ketua PMKRI Cabang Kefamenanu, Oktovianus Bolu. Para mahasiswa melakukan long march dari Sekretariat Marga PMKRI di kawasan Naesleu, sekitar 500 meter dari gedung DPRD TTU, mengelilingi jalan protokol di Kota Kefamenanu sambil membawa poster dan spanduk, berisikan tulisan yang mengecam kebijakan membangun RSUD modern dekat TPU.
Bunyi spanduk dan poster itu, antara lain sebagai berikut: Pembangunan RSUD Kefa menyalahi aturan Perda Nomor 2 Tahun 1989 tentang rencana tata ruang Kota Kefamenanu; Pembangunan RSUD Kefa terindikasi KKN; Tolak Pembangunan RSUD; RSUD Kefa tidak strategis, bangun dekat kuburan; utamakan rakyat, jangan perkaya diri; ada uang ada rapat, tak ada uang capek dech...
Selain berkeliling kota sambil membentang spanduk dan poster, mahasiswa juga melakukan orasi mengecam DPRD TTU yang terkesan 'dininabobokan' oleh pemerintah setempat terkait kasus proyek pembangunan RSUD Kefamenanu. Mereka juga menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul "Wakil Rakyat" dengan gaya sangat sinis dan bahasa yang sudah dipelintir.
Rombongan mahasiswa ini dikawal aparat Polres TTU dan tiba di gedung Dewan pukul 10.00 Wita. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD TTU, Drs. Theodorus L Taolin, didampingi Ketua Fraksi PDIP, Carlos Sonbay, S.H, Ketua Fraksi Gabungan, Anton Lay Puahuba, Ketua Komisi C (Bidang Pembangunan), Drs. Johanes Tnesi, dan dua anggota Dewan lainnya, Hironimus Banafanu, S.Ip dan Aloysius Taolin, S.E.
Kepada wakil rakyat, mahasiswa membacakan dua tuntutan sebagai berikut. Pertama, menolak pembangunan RSUD modern di Kefamenanu karena bertentangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kefamenanu. "Seharusnya proyek itu terletak di bagian selatan kota. Tapi kenyataannya proyek itu dibangun di bagian timur kota, yang semestinya menjadi kawasan jalur hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Apalagi letak gedung RSUD modern itu dekat tempat pemakaman umum (TPU) yang membawa dampak psikologis tidak baik bagi pasien," tulis mahasiswa.
Kedua, proyek pembangunan gedung RSUD modern Kefamenanu diduga sarat KKN, karena dibangun di atas tanah milik oknum pejabat. Untuk pembebasan tanah, pemerintah merogoh kocek dari APBD 2007 senilai Rp 900 juta. "Karena itu kami minta aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini," tulis mahasiswa. Para mahasiswa juga mengecam DPRD TTU karena terkesan dikendalikan pemerintah agar proyek itu bisa lolos.
Menanggapi tuntutan dan kecaman itu, Wakil Ketua DPRD TTU, Drs. Theodorus L Taolin, mengatakan, kebijakan anggaran melalui mekanisme rapat panitia anggaran, rapat gabungan komisi dan rapat paripurna yang sangat ketat, disiplin dan demokratis. "Tidak ada rapat anggaran cuma dua jam untuk menelorkan sebuah kebijakan anggaran yang sangat strategis, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas Taolin. Ia juga mengkritisi pemahaman mahasiswa yang sangat rendah tentang mekanisme persidangan di DPRD.
Sedangkan Ketua Fraksi PDIP, Carlos Sonbay, S.H, dalam tanggapannya mengatakan, soal cairnya dana pembebasan tanah Rp 900 juta, sudah dikritisi fraksinya dan Komisi C, namun pemerintah berdalih uang pembebasan tanah itu sangat dibutuhkan. "Bahkan ketika baru diusulkan dalam RAPBD TA 2007, Dewan sudah persoalkan rencana alokasi dana pembebasan tanah. Tapi ternyata uang itu tetap cair juga," tukasnya. Sedangkan dana untuk pembangunan fisik proyek senilai Rp 40 miliar, berasal dari APBN, bukan dari APBD Kabupaten TTU.
Soal pembangunan proyek RSUD Kefamenanu yang bertentangan dengan RUTRK, Sonbay mengatakan, fraksinya juga sudah mempersoalkannya.
Dialog antara Dewan dan mahasiswa kemarin siang, lebih banyak menyudutkan pemerintah. Dialog nyaris menjadi debat kusir karena tidak ada wakil pemerintah yang hadir dalam dialog itu untuk menjelaskan duduk persoalan dari kasus proyek itu. (ade)