Rabu, 12 Maret 2008

Jalan negara mulus 2009

Oleh Ferry Ndoen
KOMITMEN untuk membangun dan meningkatkan ruas jalan nasional serta ruas jalan strategis lainnya di wilayah NTT
terus terpatri dalam diri awak BPJN Wilayah VIII selaku instansi teknis yang menangani pembangunan jalan dan jembatan di bumi Flobamora.
Komitmen ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah pertemuan bersama sejumlah menteri terkait di Departemen Perhubungan (Dephub) di Jakarta akhir tahun 2007 lalu.
Melalui sebuah statemennya saat itu, Menteri PU Joko Kirmanto menjamin bahwa pada tahun 2009 ruas jalan nasional atau ruas jalan negara tidak akan mengalami kerusakan (kerusakan yang parah yang bisa menggangu/disfungsi pada ruas ruas jalan tersebut, Red). Dengan kata lain, Menteri PU menjamin sebelum masa pemerintahan Presiden SBY berakhir, ruas jalan nasional dan ruas jalan strategis lainnya yang menjadi tanggung jawab departemen teknis ini tidak akan ada lagi yang rusak parah.
Karena itu, dalam dua tahun terakhir ini, setelah berdiri BPJN Wil VIII yang berkantor pusat di Wisma Bima, Jalan Raya Kuta-Bali, alokasi anggaran untuk penanganan ruas jalan nasional dan ruas jalan strategis lainnya terus meningkat secara signifikan.
Terbukti jika pada tahun anggaran (TA) 2007 alokasi dana melalui APBN untuk penanganan ruas jalan nasional di wilayah NTT sebesar Rp 227,6 miliar, maka tahun 2008 alokasi dana melalui APBN meningkat menjadi Rp 457 miliar, termasuk alokasi dana loan.
Kenaikan angka dalam APBN ini cukup tajam dibandingkan dengan alokasi dana yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara (Nusra) II pada TA 2008 yang dialokasi Departemen PU sebesar Rp 240 miliar lebih.
Alokasi dana bidang Bina Marga tahun 2008 ini akan dimanfaatkan untuk menangani sejumlah proyek ruas jalan dan jembatan, baik melalui kegiatan pembangunan/peningkatan maupun kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di wilayah NTT dengan sasaran efektif sepanjang 357,5 km. Sedangkan untuk penanganan (pembangunan) jembatan sepanjang 357,5 meter.
Namun saat ini ada kegelisahan di antara para pimpinan satuan kerja (satker) serta Kepala Balai, Ir. Susalit Alius, CES, terkait rencana dan kebijakan pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan (Depkeu) yang akan memotong/memangkas dana pembangunan pada semua departemen sebesar 15 persen, termasuk Departemen PU. Jika rencana ini terealisir, maka dana yang akan terpangkas untuk biaya pembangunan jalan dan jembatan di wilayah NTT TA 2008 sekitar Rp 70 miliar lebih. Angka ini belum termasuk pemotongan dana TA 2008 untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Bali dan NTB. Sebuah angka pemangkasan yang cukup besar nilainya bagi sebuah propinsi yang selalu diberikan julukan propinsi miskin atau nasib tidak tentu.
Tentang rencana pemotongan dana APBN 2008 sebesar 15 persen untuk setiap departemen, Susalit Alius yang diwawancarai Pos Kupang di sebuah kafe di wilayah Pantai Kuta-Bali, akhir Januari lalu, mengatakan, hal ini sangat keliru. "Departemen PU merupakan salah satu departemen yang tugasnya masuk dalam Rencana Kerja Prioritas/RKP. Tahun 2008 Departemen PU dialokasi anggaran APBN sekitar Rp 39 triliun lebih. Jika potongan 15 persen tetap dilakukan, maka risikonya jauh lebih besar dan kerugian masyarakat akan jauh lebih tinggi. Karena itu, rencana pemotongan dana ini butuh analisa," ujarnya.
Sementara data rinci yang diperoleh dari Kepala SNVT P2JJ, Ir. Arlan Lusi, M.Si, menyebutkan kondisi jalan nasional di NTT hasil survai tahun 2007 menunjukkan, jalan rusak berat dan ringan 333,03 km (25,78 persen), rusak sedang 451,12 km (34.92 persen) dan ruas jalan baik 505,46 km (39,13 persen).
Panjang ruas jalan nasional di NTT sesuai SK Menteri PU No. 369/KPTS/M/2005 Tahun 2005 sepanjang 1.273,66 km. Namun menurut hasil survai lapangan, ruas jalan nasional di NTT sepanjang 1.273,76 km.
Dengan berdirinya BPJN Wil VIII, maka pada tahun 2007 pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN untuk kebutuhan penanganan jalan nasional di NTT dengan rincian
SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTT di bawah kendali, Erens Ch Giri, S.T, menangani pembangunan jalan dan jembatan 108,8 km dan pembangunan jembatan 85 meter dengan dana Rp 111,8 miliar. Sedangkan SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Flores di bawah kendali Ir. Ferdy Kana Lo, melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan 30,3 km dengan dana Rp 32,6 miliar.
Di bidang pemeliharaan, SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan NTT di bawah perintah Ir. OH Tambunan, M.Si, melakukan pemeliharaan rutin/berkala sepanjang 31,7 km, menelan dana Rp 29,2 miliar. Sedangkan SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Flores dengan koodinator Ir. Yosep Lewa, menangani pekerjaan berkala 48,15 km dengan dana Rp 31,6 miliar.
Dari aspek perencanaan dan pengawasan, SNVT Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) di bawah koordinasi, Ir. Arlan Lusi, M.Si dialokasi Rp 10,9 miliar.
Sedangkan harga yang ditetapkan pada tahun 2007 untuk biaya pembangunan jalan hotmix sepanjang 1 km sebesar Rp 1,1 miliar, dan harga untuk pemeliharaan jalan hotmix sebesar Rp 750 juta/km
Untuk pelaksanaan pekerjaan TA 2008, secara rinci bisa disebutkan, SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan NTT melaksanakan pembangunan jalan nasional menangani ruas 163,6 km dan jembatan 162 meter. Sementara SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Flores menangani pekerjaan sepanjang 65,7 km.
SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumba di bawah kendali Ir. Ferdy Luntungan menangani 59,1 km dan SNVT Pemeliharaaan Jalan dan Jembatan NTT memangani ruas jalan sepanjang 98,1 km dengan dana Rp 37,1 miliar, dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Flores menangangi ruas sepanjang 35,6 km.
Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan tahun 2008 telah ditandatangani para rekanan, disaksikan Asisten II Setda NTT, Ny. Partini Hardjokusumo, S.H, Kadis Kimpraswil NTT, Ir. Fredrik Allo, M.Si, Kepala BPJN Wil VIII, Ir. Susalit Alius, CES, Kasubdin Bina Marga, Ir. M. Ali Arifin, M. Si, para satker dan PPK. Komitmen telah terpatri dalam kontrak kerja, dan masyarakat menanti hasil akhir pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan nasional yang ada di NTT dengan harapan ke depan tidak lagi terjadi disfungsi jalan untuk menopang kelancaran distribusi barang dan jasa bagi peningkatan ekonomi rakyat.
Selain itu, harapan Menteri PU Joko Kirmanto bahwa tahun 2009 ruas jalan nasional akan 'mulus' bisa 'diamankan' para pelaksana yang ada di lapangan dengan bekerja penuh semangat dan penuh pengabdian. Semoga. (habis)

Tidak ada komentar: